Sebelum menggantikan pejabat yang korupsi dengan AI, Albania lebih memilih untuk mempertimbangkannya secara serius.
Albania kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) demi memberantas penyimpangan, termasuk para pejabat yang korupsi.
Gagasan ini muncul karena Albania telah lama bergulat dengan korupsi di semua aspek, termasuk politik.
Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengatakan bahwa AI dapat segera menjadi anggota pemerintahan yang paling efisien.
“Suatu hari nanti, kita bahkan mungkin memiliki kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI. Dengan begitu, tidak akan ada nepotisme atau konflik kepentingan,” ujarnya kepada Politico.
Baca juga: Kolaborasi Manusia dan AI Jadi Citra Perusahaan Masa Depan
Bahkan, beberapa para pengembang lokal sedang berupaya untuk menciptakan model AI yang sesuai dengan kebutuhan kementerian Albania.
Meskipun begitu, sampai saat ini (22/8/2025) pemerintah Albania belum mengambil langkah formal terkait gagasan tersebut.
Seorang politisi Albania, Ben Blushi, juga sependapat dengan hal itu. Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari teknologi AI.
Menurut Blushi, negara yang dijalankan oleh AI adalah kemungkinan nyata dan dapat mengubah konsep demokrasi.
“Masyarakat akan lebih baik dijalankan oleh AI daripada kita, karena AI tidak akan membuat kesalahan, tidak membutuhkan gaji, tidak korupsi, dan tidak berhenti bekerja,” kata Blushi.
Harus ada peninjauan lebih lanjut
Sebelum “merekrut” AI menjadi anggota pemerintahan, Albania lebih memilih untuk mempertimbangkannya secara serius sebelum mengambil keputusan penting.
Menurut seorang anggota parlemen Albania, Jorida Tabaku, AI dapat mengubah tata kelola pemerintahan jika berada di tangan yang tepat.
Baca juga: Penggunaan AI di Indonesia Harus Dilengkapi dengan Literasi
Walaupun begitu, Tabaku mengatakan, seluruh sistem tata kelola perlu direvisi sebelum menerapkan AI.
Harus ada konsultasi publik dan kejelasan tentang penerapan teknologi ini, seperti berapa biayanya dan siapa yang memprogram algoritmanya.
“Jika aktor yang memprogram algoritma adalah aktor yang masih diuntungkan dari tender korup, maka kita tidak menuju masa depan. Kita sedang membangun masa lalu,” jelasnya.
Baca juga: Volume Mesin Pencari Turun 25% di 2026 Akibat Chatbot AI
Tabaku menegaskan, AI tidak akan memberantas korupsi apabila masih berada di tangan yang salah.
“Ia (AI) hanya akan menyembunyikannya (korupsi) dengan lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sekarang ini AI telah digunakan dalam pemerintahan untuk mengelola masalah pengadaan publik yang pelik.
Termasuk untuk menganalisis transaksi pajak dan bea cukai secara langsung (real-time) serta mengidentifikasi penyimpangan dan melacak pejabat yang korupsi.