Albania memberikan tugas kepada menteri AI untuk memastikan bahwa semua tender pemerintah bebas korupsi.

Perdana Menteri Albania, Edi Rama, resmi menunjuk menteri AI pertama mereka pada Kamis (11/9/2025).
Hal ini sekaligus menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia yang menggunakan anggota kabinet “berlabel” AI.
Beberapa waktu yang lalu, Rama memang sudah mempertimbangkan untuk menggunakan AI demi memberantas penyimpangan di negaranya, termasuk korupsi.
Kini, menteri AI Albania menjadi kenyataan. Anggota baru di jajaran kabinet negara dengan julukan Shqipëria itu bernama Diella, yang berarti matahari dalam bahasa Albania.
Baca juga: Fokus Pada Digitalisasi & AI, Albania Kekurangan Tenaga Ahli
Sesuai dengan rencana sebelumnya, korupsi menjadi latar belakang utama Rama mengangkat Diella sebagai menteri.
Perannya yaitu untuk memastikan bahwa semua tender yang berkaitan dengan publik dan pemerintah 100% bebas korupsi.
“Kami tidak hanya akan menghapus semua potensi pengaruh pada tender publik, kami juga akan membuat prosesnya jauh lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Rama mengutip BBC.
Membantu menyaring jutaan dokumen
Sebenarnya, Diella telah bekerja sebagai asisten virtual bertenaga AI sebelum Edi Rama menunjuknya menjadi bagian dari kabinet.
Dia bertugas membantu pemerintah dalam menyaring jutaan dokumen dan aplikasi yang masuk ke platform e-Albania.
Berkat kinerjanya yang membanggakan, Edi Rama melihat bahwa Diella memiliki visi yang lebih besar daripada sekedar chatbot AI.
Maka dari itu, Perdana Menteri Albania mempercayainya untuk mengemban tugas baru sebagai menteri.
“Hal ini memberi tekanan pada anggota kabinet dan lembaga nasional lainnya untuk bertindak dan berpikir berbeda. Inilah keuntungan terbesar yang saya harapkan dari menteri ini,” ungkap Rama.
Baca juga: Penggunaan AI di Indonesia Harus Dilengkapi dengan Literasi
Menteri AI memang dinilai menguntungkan bagi beberapa pengamat, karena kecil kemungkinan menjadi sumber kebocoran informasi tentang pemerintah.
Lalu, peluang menciptakan skandal pengeluaran yang merugikan negara tampaknya mustahil terjadi.
Namun, langkah inovatif itu ternyata berseberangan dengan aturan ketatanegaraan yang berlaku di Albania.
Pasalnya, konstitusi Albania menegaskan bahwa menteri pemerintah harus warga negara yang kompeten secara mental dan berusia minimal 18 tahun.
Reaksi terhadap menteri bertenaga AI
Reaksi terhadap peran baru Diella, tentu saja, beragam. Partai Demokrat yang beroposisi menyebut inisiatif tersebut “konyol” dan “inkonstitusional”.
Kemudian, pendiri Balkans Capital, Aneida Bajraktari Bicja, menilai bahwa Edi Rama sering mencampuradukkan reformasi dengan sandiwara.
Baca juga: Harga Starlink Terbaru Setelah Aktif Kembali di Indonesia
Walaupun begitu, Bicja tidak menyangkal jika suatu hari nanti menteri AI bisa menjadi konstruktif apabila dikembangkan menjadi sistem yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengadaan publik.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Andi Hoxhaj, seorang spesialis korupsi dan supremasi hukum Balkan Barat dari King’s College London.
Hoxhaj mengungkapkan, meskipun merupakan alat baru, AI berpotensi membawa kemajuan pesat di Albania, khususnya dalam perundingan aksesi Uni Eropa.
Seperti yang diketahui, Albania sedang berjuang keras untuk mencapai target bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 2027.
Maka dari itu, Albania harus menyelesaikan berbagai tantangan yang ada, khususnya memberantas korupsi.
“Prasyarat utama dari Uni Eropa adalah memberantas korupsi. Jika (Diella) adalah kendaraan atau mekanisme yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, hal itu layak untuk dieksplorasi,” jelas Hoxhaj.